Loading...

Monday, 17 October 2011

Nasib Bupati Seluma Bisa Seperti Walikota Bekasi

JAKARTA – Vonis bebas yang dijatuhkan hakim Tipikor Bandung terhadap terdakwa korupsi Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Muhammad, terus jado menuai sorotan tajam. Apalagi nasib baik yang dialami penyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat itu tak menutup kemungkinan juga akan dialami Bupati Seluma Murman Effendi yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini menjadi perhatian Ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Seluma, Husni Tamrin. Dia menyatakan, mahasiswa juga mendukung pemberantasan korupsi yang terjadi di Seluma. Ia pun siap mengawal agar vonis bebas terhadap terdakwa korupsi seperti yang terjadi pada Mochtar Muhammad tidak terjadi di Bengkulu.
“Bebasnya terdakwa korupsi menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia. Termasuk di Bengkulu. Kami pun ikut menyesalkan hal itu dan berharap hal serupa tidak terjadi di Seluma,” kata Husni Thamrin, ketika dihubungi via telepon, kemarin (15/10).
Menurutnya, setiap orang memang berhak mendapatkan vonis bebas, jika memang murni tidak bersalah. Akan tetapi dalam hal ini, KPK masih menjadi lembaga yang paling dipercaya dalam pemberantasan korupsi. “Artinya jika KPK sudah mengusut suatu kasus, hampi 100 persen memang ada tindak pidana korupsi dalam kasus itu,” tegasnya.
Alasan majelis hakim yang kerap menyalahkan jaksa karena dakwaan dinilai lemah dan bukti kurang kuat, belum tentu benar. Akan tetapi ini menjadi masukkan bagi penyidik KPK untuk lebih giat mencari bukti-bukti di lapangan dan menyusun bahan dakwaan dengan lebih baik lagi.
“KPK tidak akan sembarangan menetapkan tersangka, karena memang tidak bisa mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara). Kalau kasusnya adalah kasus kecil, sudah jelas tidak akan ditangani oleh KPK. Korupsi yang terjadi di Seluma adalah kejahatan besar. Inilah sebabnya kenapa KPK sampai jauh-jauh melakukan penyidikan ke Bengkulu,” tandasnya.
Dia pun sangat mengapresiasi langkah KPK yang informasinya mulai mengusut sejumlah kasus-kasus lain di Seluma, selain dugaan suap terhadap anggota DPRD Seluma untuk pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12 tahun 2010 tentang Multiyears. Pasalnya selama ini sudah banyak kasus-kasus hukum yang mencuat di sana, namun belum ada yang mampu menyeret bupati ke pengadilan.
“Sekadar mengingatkan masyarakat akan kasus dugaan ijazah palsu bupati dan kasus illegal logging yang barang buktinya saat itu ada di kediaman bupati, nyatanya semuanya bisa lolos. Tapi mudah-mudahan tidak akan lolos jika KPK yang menangani,” tandasnya.
Husni sangat setuju lembaga Tipikor didirikan di daerah-daerah. Akan tetapi Komisi Yudisial harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja hakim dan tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi sanksi tegas ke Mahkamah Agung jika ketahuan ada hakim nakal. Hal itu supaya vonis bebas seperti yang dijatuhkan tiga majelis hakim Bandung tidak terulang.
“Lembaga antikorupsi di daerah justru tidak kalah pentingnya ada di daerah. Sebab bukan hanya kasus-kasus skala nasional saja yang memprihatinkan. Kasus di daerah justru lebih parah lagi,” tandasnya.
Pengangkatan Honorer Siluman Dipertanyakan
Di sisi lain, Husni Thamrin juga mempertanyakan soal 246 honorer siluman yang kini sudah diangkat sebagai PNS di Pemda Seluma. Padahal pada tahun 2008 lalu, terdakwa kasus honorer siluman, mantan Sekda Seluma Drs. Mulkan Tajudin, MM sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tais, Bengkulu Selatan.
“Kami sedang mengumpulkan informasi bahwa honorer yang sudah jelas-jelas dinyatakan siluman, kini sudah diangkat semua menjadi PNS. Ada apa ini? Jangan-jangan ada indikasi suap yang dilakukan terhadap petinggi di Seluma,” ujar Husni.
Dia mengingatkan, dulu dalam fakta persidangan kasus honorer siluman terbukti karena diketahui mereka yang saat itu bekerja sebagai honorer, datanya dipalsukan. Ambil contoh, ada yang baru saja tamat kuliah, tapi dalam database dinyatakan sudah honor di Pemda Seluma selama lima tahun. “”Tapi kok sekarang malah diangkat PNS? Inikan aneh,” tegasnya.
Pihaknya pun dalam waktu dekat akan mencuatkan kembali kasus ini dengan mempertanyakan pengangkatan PNS siluman ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kalau tidak ada jawaban memuaskan, bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum. Pemda Seluma memang berhak mengangkat honorer menjadi PNS, akan tetapi harus mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.(ken)

Sumber : Rakyat Bengkulu